Asas Konkordansi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Konkordansi ( Asas Konkordansi) Adalah Suatu Asas Yang Melandasi Diberlakukannya Hukum Eropa Atau Hukum Di Negeri Belanda Pada Masa Itu Untuk Diberlakukan.

Asas dikuasai oleh negara, yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang. Sistem hukum di dunia terbagi menjadi dua bagian yakni common law system dan civil law system, keduanya mempunyai ciri khas yang berbeda. Asas konkordansi sering dipahami bahwa “hukum di negara jajahan harus mengikuti hukum negara penjajah”.

• Asas Perintah Tertulis, Yaitu Segala Tindakan Hukum Hanya Dapat Dilakukan.

Setelah negara indonesia merdeka, dalam. 9 integrasi islam ke dalam sistem hukum nasional bermakna transformasi qih. Sedangkan dalam hukum pidana asas legalitas (formil) dipakai semenjak di undangkannya wetboek van strafrecht voor netherlandsch indie (wvsni/kuhp hindia belanda) pada masa.

Dengan Kata Lain, Terhadap Orang Eropa Yang Berada Di Indonesia Diberlakukan Hukum Perdata Asalnya Yaitu Hukum Perdata Yang Berlaku Di Negeri.

Di periode itu, raja mengangkat sebuah. Fungsi asas hukum penting sebagai rumusan pembentuk. Hukum agraria di indonesia dilandasi oleh beberapa asas, yaitu:

2 Asas Konkordansi Maksudnya, Yakni Pemberlakuan Hukum Yang Sama Dari Negara Kolonial (Negara Penjajah) Ke Dalam Wilayah Kekuasaannya.

Perbankan syariah tidak memiliki persolan dalam hukum indonesia. Corak hukumnya dilaksanakan dengan dualistis, yaitu satu sistem hukum perdata yang berlaku bagi golongan eropa dan satu sistem hukum perdata lain yang berlaku bagi. Sifat hukum yang memaksa diterapkan dalam keadaan.

Asas Legalitas Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Pemberlakuan tersebut berdasarkan azas konkordansi (concordantie beginsel) yang diatur dalam pasal 131 is (indische staatsregeling) s. Hindia belanda (indonesia pada masa itu). Adanya asas hukum tentu berfungsi menjadi pedoman norma dalam penyelesaian hukum lewat sistem peradilan.